Perpajakan Internasional

TREATY SHOPPING

        Menurut Victor Thurony, Treaty shopping merupakan suatu praktik yang dilakukan oleh wajib pajak suatu negara yang tidak memiliki tax treaty dan mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki tax treaty, kemudian melakukan kegiatan investasinya melalui anak perusahaan tersebut, sehingga investor tersebut dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam tax treaty tersebut.

        Treaty shopping adalah cara untuk menggunakan sistem perpajakan internal negara lain dan/atau perjanjian perpajakan mereka dengan negara ketiga, di mana sebuah investasi atau bisnis akan dilakukan, sehingga menghasilkan efek perpajakan yang menguntungkan (dibandingkan dengan tidak menggunakan prosedur tersebut).

        Dengan tiga negara yang terlibat, pertama-tama kita memiliki negara tempat tinggal, ini adalah tempat di mana subjek hukum (seperti individu atau bisnis) memiliki tempat tinggalnya. Perusahaan di negara tempat tinggal kemudian memulai bisnis lain atau melakukan investasi di negara kedua. Negara kedua disebut sebagai negara perusahaan dasar, negara perusahaan saluran, atau negara perusahaan induk. Akhirnya, kita memiliki negara sumber. Ini adalah negara ketiga dalam skema treaty shopping dan tempat pendapatan sebenarnya atau apresiasi investasi berasal. Dengan demikian, negara perusahaan dasar/perantara/induk adalah semacam perantara. Inilah tempat investasi berasal, investasi yang terjadi di negara sumber.

 Bagaimana Treaty Shopping Dilakukan?

       Treaty shopping bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu struktur yang umum digunakan oleh perusahaan multinasional melibatkan perusahaan induk perantara. Perusahaan ini berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan induk yang berada di satu negara dengan perusahaan anak yang beroperasi di negara lain. Biasanya, perusahaan induk perantara ini adalah tempat utama dimana treaty shopping dilakukan. Ada dua bentuk umum dari perusahaan induk perantara: saluran langsung dan saluran batu loncatan. Ketiga, treaty shopping juga bisa dilakukan melalui skema perusahaan basis. 

        Dalam contoh perusahaan, ketiga cara ini memiliki dampak pajak yang berbeda. Saluran langsung dan saluran batu loncatan memberikan keuntungan pajak di negara sumber, sedangkan keuntungan pajak muncul di negara tempat tinggal ketika menggunakan skema perusahaan basis. Setiap bentuk ini digunakan dalam situasi yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan tujuan perusahaan.

1. Saluran Langsung (Direct Conduit)

Teknik perusahaan saluran langsung digunakan ketika dua perusahaan, di dua negara berbeda, bermaksud untuk mentransfer pendapatan satu sama lain, dan tidak ada perjanjian pajak berganda yang “baik” antar negara bagian untuk tujuan tersebut.

 

Cara kerja skema saluran langsung:

• Sebuah perusahaan bertempat tinggal di negara bagian A (negara bagian tempat tinggal). Perusahaan telah mengembangkan paten dan ingin melisensikannya kepada perusahaan terpisah yang berlokasi di negara bagian X (negara sumber).
• Negara A tidak memiliki perjanjian pajak berganda dengan negara X. Ketika perusahaan di negara bagian A menerima pembayaran royalti, terjadi efek perpajakan. Mari kita asumsikan bahwa tarif pajak atas pendapatan yang diterima atas royalti adalah 30% - yaitu negara bagian X mengenakan pajak kepada perusahaan di negara bagian A dengan sumber pajak sebesar 30%.

• Untuk menghindari pajak pada sumbernya, perusahaan di negara bagian A mengalihkan patennya kepada perusahaan yang dimiliki sepenuhnya di negara bagian B (negara basis/saluran/ perusahaan induk).
• Perusahaan ini melisensikan patennya kepada perusahaan yang berlokasi di negara X. Negara B mempunyai konvensi perpajakan berganda dengan negara X, yang menyatakan bahwa pembayaran royalti kepada perusahaan di negara bagian B tidak dikenakan pajak. Uang tersebut dapat ditransfer sebagai dividen antara negara bagian B dan negara bagian A.
• Penting untuk memastikan bahwa prosedur ini bebas pajak. Mungkin negara A dan B memiliki perjanjian pajak berganda yang mengatur dividen dari anak perusahaan ke perusahaan induk. Hal ini juga dapat diatur melalui peraturan perpajakan internasional dalam negeri.
• Melalui pengaturan saluran langsung ini, uang dapat ditransfer hampir bebas pajak ke perusahaan di negara bagian A, alih-alih dikenakan pajak sumber sebesar 30%. Meskipun pajak sumbernya nol, tidak lazim jika pajak penghasilan dari pembayaran royalti yang diterima adalah nol. Namun angkanya bisa sangat rendah, terutama jika negara bagian B adalah negara tax haven atau hanya negara dengan pajak yang rendah atas dividen yang diterima dari royalty.

2.  Batu Loncatan (Stepping Stone Conduit)

Perbedaan penting antara metode saluran langsung dan metode batu loncatan adalah bahwa metode saluran langsung memanfaatkan pengecualian pajak di negara perantara, sedangkan metode batu loncatan mengurangi kewajiban pajak di negara tersebut dengan biaya penyeimbang.

 Cara kerja saluran batu loncatan: 

• Dalam situasi ini negara bagian B (negara basis/saluran/perusahaan induk) adalah negara dengan pajak tinggi. Perusahaan di negara bagian A (negara tempat tinggal) ingin memberikan pinjaman kepada perusahaan di negara bagian X (negara sumber).
• Sumber pajak atas bunga bagi pemberi pinjaman yang berlokasi di negara bagian A adalah 30% di negara X. Oleh karena itu pinjaman dimediasi ke negara bagian B dan dari sana dipinjamkan ke perusahaan di negara bagian X.
• Mengapa? Karena negara bagian B dan X mempunyai perjanjian perpajakan berganda yang menyatakan bahwa negara X hanya mengenakan pajak bunga kepada pemberi pinjaman di negara B sebesar lima persen.
• Bagian lain dari persamaan ini adalah memastikan pinjaman antar Perusahaan di negara bagian A dan B terkena pajak minimal, serta bunga yang dibayarkan dari negara B kepada perusahaan di negara tempat tinggalnya. Misalnya, negara B dapat melalui undang-undang perpajakan dalam negerinya tidak mengenakan pajak kepada pemberi pinjaman yang berdomisili di luar negeri.

3. Perusahaan Basis (Base Company)

perusahaan basis sering kali bertindak sebagai perantara atau saluran untuk mengalihkan pendapatan atau aset dari satu negara ke negara lain yang memiliki perjanjian perpajakan yang menguntungkan.

Cara kerja Perusahaan Basis: 

• Dalam hal ini manfaat pajak timbul di negara tempat tinggal. 
• Misalnya, sebuah perusahaan di negara bagian A memiliki seluruh saham di perusahaan yang berlokasi di negara X.
• Disposisi saham tersebut memicu efek pajak menurut undang-undang perpajakan domestik negara bagian A dan menurut perjanjian pajak berganda antara negara bagian A dan X.
• Oleh karena itu, perusahaan di negara bagian A mentransfer sahamnya ke perusahaan yang dimiliki sepenuhnya di negara bagian B.

• Perusahaan di negara bagian B kemudian menjual saham perusahaan yang berlokasi di negara X dan tidak dikenakan pajak karena undang-undang domestik menetapkan keuntungan modal bebas pajak.
• Keuntungan modal bebas pajak kemudian dapat ditransfer ke perusahaan induk di negara bagian A melalui dividen.
• Diasumsikan bahwa dividen tersebut bebas pajak melalui perjanjian pajak berganda antara negara bagian A dan B.
• Perusahaan di negara bagian A telah melalui skema ini sepenuhnya menghindari pajak atas keuntungan modal ketika menjual saham perusahaan di negara X. Pajak tersebut manfaat yang timbul di negara tempat tinggal. 

Cara Mencegah/ Menghindari Treaty Shopping

1. Penguatan Kriteria Kediaman Fiskal: Negara dapat memperkuat kriteria yang menentukan kediaman fiskal suatu entitas, baik individu maupun perusahaan, untuk memastikan bahwa hanya entitas yang memiliki ikatan yang cukup kuat dengan negara tersebut yang dapat memanfaatkan perjanjian perpajakan.
2. Klausul Anti-Treaty Shopping: Negara-negara dapat memasukkan klausul anti-treaty shopping dalam perjanjian perpajakan mereka untuk mencegah penyalahgunaan. Klausul ini dapat mengharuskan entitas untuk memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki kegiatan substansial atau kehadiran ekonomi nyata di negara tersebut, untuk memenuhi syarat untuk manfaat perjanjian perpajakan.
3. Pengungkapan dan Transparansi: Meningkatkan pengungkapan dan transparansi dalam pelaporan pajak dapat membantu mengurangi praktik treaty shopping dengan mempersulit untuk menyembunyikan struktur perusahaan yang rumit.
4. Kerja Sama Internasional: Negara-negara dapat bekerja sama dalam kerangka organisasi internasional, seperti OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) atau G20, untuk mengembangkan standar perpajakan internasional yang lebih tegas dan efektif dalam mencegah treaty shopping.
5. Peningkatan Penegakan Hukum: Meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik treaty shopping dengan mengaudit dan menindak pelanggaran peraturan perpajakan yang terkait dengan penyalahgunaan perjanjian perpajakan.
6. Perubahan Struktur Perpajakan: Merubah struktur perpajakan domestik untuk mengurangi insentif untuk melakukan treaty shopping, misalnya dengan menurunkan tarif pajak atau menghapus celah hukum yang memungkinkan praktik ini terjadi.
7. Edukasi dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran tentang risiko dan konsekuensi hukum serta reputasi dari treaty shopping di antara perusahaan, profesional perpajakan, dan masyarakat umum.

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa ini adalah praktik yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memanfaatkan perjanjian pajak bilateral antara dua negara dengan cara yang rumit. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan menggunakan struktur perusahaan yang kompleks. Ada beberapa cara treaty shopping dilakukan, yaitu saluran langsung, saluran batu loncatan, dan skema perusahaan basis. Praktik ini menjadi kontroversial karena dapat merugikan negara-negara yang kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya mereka dapatkan. Banyak negara telah berusaha untuk memperkuat peraturan mereka untuk mencegah atau membatasi treaty shopping.

 

Daftar Pustaka

Nyberg, Andreas. "Treaty shopping." (2002).

https://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1560781/file/1565423.pdf

Memahami Arti 'Treaty Shopping' (ddtc.co.id)

Cherishia Limviana

2101036174